Video Archive: Television Program, Indonesia

Video Archive: Television Program, Indonesia

By Rohayati Paseng
University of Hawaii at Manoa

About MQTV

With the passing of the Regional Autonomy Law (Law No 22/1999) and the Regional Fiscal Law (Law No 25/1999), both enacted on 2 January 2001, many people in Indonesia believed that a new era of prosperity was beckoning.

Pengetahuan Lokal, Makanan Tradisional, dan Ketahanan Pangan

Tahun 1984 Badan Pangan Sedunia (FAO) memberikan pengharagaan kepada Indonesia yang dinilai telah berhasil memenuhi kebutuhan pangan nasional (swasembada beras). Dari segi jumlah penduduk dan luas lahan pertanian Indonesia memang tergolong sebagai salah satu negara produsen beras terbesar di dunia setelah China dan India. Namun mengingat kebutuhan akan beras di pasar domestik yang begitu besar, tak lama setelah diberi penghargaan oleh FAO, Indonesia kembali mengimpor beras.

Bambang Hariyadi, mahasiswa program PhD pada University of Hawaii at Manoa (UHM) yang menjadi pembicara dalam Hawaii Forum yang digelar Jumat malam 2 November, mengatakan gelar eksportir beras besar justru disandang oleh negara-negara yang luas wilayahnya relatif kecil dengan kebutuhan akan beras di pasar domestik yang juga relatif sedikit, seperti Thailand dan Vietnam. Di sisi lain Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir juga mulai menguasai pasar beras internasional.

Kondisi yang dialami Indonesia menjadi demikian problematik karena ditambah dengan kebijakan pangan nasional yang justru menciptakan ketergantungan pada beras dalam kadar yang amat sangat. Dalam beberapa dasawarsa terakhir program pangan nasional yang diintrodusir pemerintah telah ”menghilangkan” makanan pokok yang dikenal di daerah-daerah lain sebelumnya, seperti jagung, popedau, juga sagu serta ubi-ubian, dari peta pangan nasional.

Belakangan, bersamaan dengan ketergantungan pada beras yang sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, ada usaha—terutama dari kalangan korporat—untuk ”mendiversifikasi” makanan pokok. Tetapi diversifikasi yang dilakukan kalangan korporat ini justru memperkuat struktur ketergantungan. Karena yang diperkenalkan sebagai ”contender” beras adalah terigu dengan berbagai produk turunannya yang tingkat eceran ”bercita rasa global”.

Setelah menyampaikan pengantarnya, Bambang lalu mempresentasikan pokok-pokok pikirannya dalam sebuah makalah yang berjudul ”Pengetahuan Lokal, Makanan Tradisional, dan Ketahanan Pangan”.

INDONESIA sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia menyimpan kekayaan flora dan fauna yang melimpah, sebagian diantaranya berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan pangan. Beberapa jenis tumbuhan dari suku Dioscoraceae seperti gembili ataupun ubi kelapa, misalnya, memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sumber bahan pangan. Disamping itu, berbagai kelompok masyarakat (kelompok etnik) yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara juga memiliki beraneka-ragam makanan traditional, terutama yang bahan dasarnya non-beras. Akan tetapi, sebagian besar dari makanan tradisional tersebut hanya dikenal dan dikonsumsi secara lokal. Misalnya saja kaledo, sop tulang kaki sapi khas Sulawesi Tengah ini biasanya disajikan panas-panas dan dimakan dengan ubi kayu yang direbus. Lain lagi dengan Papua, masyarakat di daerah ini memiliki papeda. Makanan yang bahan dasarnya sagu ini bisanya dimakan dengan kuah ikan.

Dengan sentuhan teknologi dan pengelolaan yang lebih baik, makanan tradisional seperti kaledo ataupun papeda dapat dikembangkan lebih lanjut, selain untuk memperbaiki kandungan gizinya, juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas di luar konsumen tradisionalnya. Sehingga makanan tradisional seperti kaledo dan pepeda juga tersedia di daerah-daerah yang lain. “Pengayaan” makanan tradisional seperti kaledo tidak hanya mempromosikan makanan asli Indonesia, yang lebih penting lagi adalah meningkatkan ketahanan pangan dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Negara Meksiko juga memiliki makanan tradisional yang disebut tortila. Setiap harinya penduduk di daerah pedalaman negera ini menyiapkan tortila, tak ubahnya dengan memasak nasi bagi masyrakat di Indonesia. Tortila dibuat dengan memanfaatkan salah satu kekayaan alam Meksiko yaitu jagung. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dari negara inilah asal muasal jagung yang kini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang menarik, tortila yang dulunya merupakan makanan tradisional di daerah pedesaan, kini juga dikonsumsi oleh penduduk di perkotaan bahkan menembus ke sejumlah negara lainya seperti Amerika Serikat. Teknologi dan pengelolaan yang lebih baik merubah citra tortila dari makanan ”orang kampung” menjadi ”makanan modern”.

Penduduk di negara-negara maju kini lebih hati-hati untuk menentukan jenis makanan apa yang akan dikonsumsinya. Selain cita rasa, mereka juga mulai mempertimbangkan efek dari makanan tersebut untuk kesehatan dalam jangka panjang, serta dampak dari proses produksi makanan tersebut terhadap kelestarian lingkungan. Secara berangsur-angsur mereka mulai meninggalkan makanan konvensional seperti fast food dan berusaha untuk kembali ke makanan tradisional. Sebagian memilih untuk menjadi vegetarian dengan pertimbangan sumberdaya yang diperlukan untuk memproduksi bahan pangan hewani jauh lebih besar daripada bahan pangan nabati. Down to Earth, salah satu lembaga pendukung gaya hidup vegetarian, menyebutkan bahwa untuk menghasilkan satu kalori daging sapi membutuhkan 78 kali lipat energi yang diperlukan untuk memproduksi satu kalori kedelai.

Berbeda dengan kecendrungan yang terjadi di negara maju, berbagai jenis makanan fast food, terutama international fast food, kini tumbuh dan berkembang, membanjiri kota-kota besar di Indonesia dan bersaing dengan makanan-makanan tradisional. Bagi sebagian masyarakat, fast food semacam ini masih menjadi konsumsi golongan menengah ke atas. Oleh karena itu menyantap makanan di restoran fast food tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga merupakan suatu prestise. Apalagi restoran semacam ini biasanya dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainya sperti arena permainan anak-anak serta penataan ruangan yang lebih menarik, sehingga mengundang masyarakat untuk lebih sering mendatangi restoran seperti ini. Tidak salah bila anak-anak sekarang pun lebih terbiasa dengan makanan “introduksi” seperti donat, pizza, dan fried chicken, dibandingkan dengan makanan local seperti kaledo dan pepeda di atas. Bila kecendrungan ini terus berlanjut, tidak dapat dipungkiri pada saatnya nanti makanan local akan menjadi asing di negerinya sendiri.

Mana yang perlu kita pilih: mempertahankan makanan lokal atau mengadopsi makanan global, atau dua-duanya..?

Rachmawati, penanggap pertama dalam forum ini, mengafirmasi pandangan yang mengatakan bahwa sebab utama mengapa makanan pokok lokal menghilang dari peta makanan pokok nasional karena pemerintah tampaknya membiarkan kampanye yang merugikan. Misalnya, masyarakat lokal di Maluku Utara kini merasa bahwa popedau atau sagu hanya untuk kalangan terbelakang. Pilihan makanan pokok kini menjadi penanda status sosial. ”Makan nasi sama dengan prestisius. Dan popedau hanya untuk orang miskin.”

Belum lagi, popedau pun digambarkan sebagai makanan yang tak mengandung gizi dan tidak menyehatkan, karena hanya mengandung air dan karbohidrat. Padahal, sambung mahasiswa program master Public Health di UHM ini, gizi dan vitamin maksimal memang diterima dari makanan pendamping. Makanan pokok, tambahnya, didefinisikan sebagai makanan yang menyumbang kebutuhan kalori dan energi terbesar terhadap tubuh.

Ninik sependapat dengan Rahma. Tampaknya diperlukan usaha untuk memutar definisi kemiskinan. Di Papua dan Irian, misalnya, tak perlu memaksakan beras sebagai makanan pokok. Mestinya masyarakat lokal dibiarkan mengoptimalkan makanan pokok mereka. Program perbaikan gizi mestinya dilakukan dengan memodifikasi makanan pokok masyarakat lokal, bukan sebaliknya dengan menghilangkan makanan pokok tersebut dan memaksa masyarakat lokal mengikuti selera masyarakat lain yang hidup di alam yang berbeda.

Paula menambahkan, masyarakat di daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara dulu terbiasa makan singkong, ubi jalar, talas atau bete yang direbus (biasanya ketiganya dikenal dengan nama lokal ubi, batata, dan bete diistilahkan dengan "makanan tanah"), serta pisang rebus dan sagu bakar yang dicampur terlebih dahulu dengan kelapa muda sebagai makanan pokok. Namun pemerintah Orde Baru mengintrodusir beras menggantikan posisi makanan pokok lokal. Ditambah dengan adanya pandangan bahwa makan nasi lebih bergengsi dan menandakan memiliki uang untuk membeli beras sehingga. Tanpa disadari in the long run ini terjadi pemiskinan lewat politik makanan pokok

Di sisi lain, Alfian mencoba mencari jalan keluar. Untuk saat ini, katanya, yang harus dilakukan tampaknya membiarkan makanan pokok lokal dan makanan pokok nasional apalagi yang bercita rasa global sama-sama exist. Yang penting adalah gerakan menyeimbangan diantara mereka.

Adapun Ahmad Ubaedillah menyoroti problematika ini dari sudut pandang globalisme. Menurutnya, sudah menjadi natur globalisme menggerus apapun yang dianggap berlawanan dengan prinsip kapitalisme yang melahirakannya. Kepentingan kapitalisme (global) di balik kehancuran struktur pangan nasional Indonesia tercium kuat.

Pramono dalam komentarnya mengatakan bahwa yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisme dan kapitalisme saat ini adalah mengontrol dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dan untuk itu dibutuhkan civil society yang kuat, dan upaya untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

Pada bagian akhir, Agung mengatakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana memperkuat ketahanan pangan nasional, secara ideal ketiga agent pangan nasional—negara, masyarakat. dan korporat—harus bergerak bersama dan selaras. Tetapi kondisi idealnya ini tampaknya sulit sekali terjadi.

Ukuran ketahanan pangan, menurut Agung, adalah apabila stok makanan pokok, apapun jenis makanan pokok itu, tercukupi. Untuk ini, sudah sepatutnya masyarakat dilibatkan dengan diberi tempat dan akses yang luas; tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen sehingga dapat melestarikan makanan pokok lokal yang selama ini mereka konsumsi.

Permias Hawaii Kecam Perampokan Mahasiswa Indonesia

Dikutip dari www.myRMnews.com

Laporan: Dwinarto

Jakarta, myRMnews. Perampokan yang menimpa mahasiswa Indonesia di Australia, Andi Syafrani (28) ternyata mendapatkan perhatian banyak pihak. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias) Hawaii pun angkat bicara atas naas yang dialami mahasiswa S2 Business Law di Victoria University itu.

Ketua Permias Hawaii Teguh Santosa kepada myRMnews melalui pesan elektronik, Selasa (30/10), menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, kejadian tersebut memperlihatkan betapa lemah perlindungan pemerintah Australia terhadap mahasiswa asing yang tengah menuntut ilmu di negara tersebut.

Untuk itu, Teguh meminta agar pihak keamanan Australia mengusut tuntas perampokan yang menggunakan aksi kekerasan ini. Ia khawatir bila tak ditanggapi secara serius kasus ini dapat merembet ke persoalan lain yang memperkeruh hubungan kedua negara.

Teguh juga meminta pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum kepada Andi. “KBRI harus mendampingi Andi dalam pengusutan kasus tersebut dan memberikan perlindungan padanya,” tegas Teguh.

Selain itu dia juga meminta agar pemerintah Australia tak hanya mengusut tuntas kasus ini. Persoalan biaya rumah sakit pun perlu dipikirkan. “Pemerintah Australia mestinya membebaskan biaya perawatan Andi di rumah sakit.”

Teguh yang saat ini tengah mengikuti program pasca sarjana di Political Science Department of University of Hawaii at Manoa (UHM) juga berbagi cerita tentang cara yang digunakan kampus UHM dan pemerintah Hawaii untuk memberi perlindungan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa asing.

Menurut penerima beasiswa International Fellowship Program (IFP) Ford Foundation itu, di Hawaii, pihak keamanan kampus University of Hawaii selalu proaktif mengirimkan peringatan kepada para mahasiswa melalui jaringan e-mail mengenai kejadian-kejadian yang mengarah kepada kekerasaan terhadap mahasiswa.

“Informasi seperti ini membuat mahasiswa lebih awas dan waspada setiap kali berada di sekitar kampus maupun di luar kampus,” ucap Teguh.

Ia mencontohkan kejadian baru-baru ini. Seorang mahasiswi melaporkan bahwa dirinya diganggu oleh seseorang yang sedang mengendarai mobil. “Laporannya ini langsung disampaikan pihak keamanan kepada semua mahasiswa. Dan pihak keamanan pun juga menyebutkan ciri-ciri pelaku. Peringatan seperti ini membuat mahasiswa jadi ekstra hati-hati."

Atau, sambungnya, pekan lalu Hawaii Police Department menyampaikan ancaman penembakan 30 mahasiswa University of Hawaii yang disampaikan seorang laki-laki tak dikenal. Polisi segera merilis ancaman itu dan berpatroli sepanjang hari untuk menemukan sang pengancam. Begitu juga pihak Rektorat meminta agar semua mahasiswa waspada namun tidak panik.

"Dan keesokan harinya, kata polisi, sudah tertangkap si tersangka.”

Kejahatan, menurut Teguh, memang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun kalau pemerintah Australia proaktif memberikan peringatan seperti itu, mahasiswa, terutama mahasiswa asing, bisa memahami ancaman kekerasan yang potensial mereka hadapi.

Hasrat Nuklir Di Balik Operation Smiling Buddha

Oleh: Teguh Santosa

SANKARAN Krishna tampil sebagai pembicara pada sesi ketiga untuk mata kuliah POLS 600 tentang metode ilmu politik, Selasa malam (4/9). Sejak seminggu sebelumnya kami disarankan membaca dua tulisan Krishna, yakni “The Bomb, Biography and the Indian Middle Class” yang dimuat di jurnal Economic and Political Weekly, 10 Juni 2006, dan “The Social Life of Bomb: India and the Ontology of an ‘Overpopulated’ Society”.

Tulisan kedua ini tengah dipersiapkan sebagai salah satu bab pada buku berjudul “Living with Nuclear Power: Culture, State and Society in India and Pakistan” yang dieditori Itty Abraham dan akan diterbitkan Indiana University Press tahun depan.

Dalam kedua tulisannya, Krishna yang lahir dan besar di India dan bergabung dengan University of Hawaii tahun 1990 itu menyoroti obsesi India menciptakan senjata nuklir.

Pada tulisan pertama, Krishna menjadikan biografi Raja Ramanna, “Years of Pilgrimage”, sebagai pintu masuk ke persoalan yang mengganjal hatinya ini.

Ramanna lahir dan besar di Tumkur tahun 1925. Ia memperoleh gelar doktor fisika nuklir dari London dan dikenal sebagai “bapak bom nuklir India”. Di era 1970-an Ramanna memimpin lembaga riset atom, Bhabha Atomic Research Center (BARC). Ketika ia memimpin lembaga itu, di tahun 1974 untuk pertama kali India melakukan test nuklir dengan nama sandi Operation Smiling Buddha.

Ramanna juga pernah memimpin the Defense Research and Development Organization (DRDO) dan menjadi penasihat menteri pertahanan India. Di forum internasional, karena kecakapannya dan pengetahuannya yang tinggi mengenai teknologi nuklir, penggemar musik klasik yang juga piawai memainkan jari-jarinya di tuts piano ini dipercaya menjadi ketua konferensi badan atom internasional di bawah PBB, International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 1986.

Membaca otobigrafi Ramanna membawa Krishna tiba pada satu kesimpulan bahwa kelas menengah India sesungguhnya hidup di antara—bukan hidup bersama—kebanyakan orang India. Pada praktiknya, mereka hidup terpisah di dunia sendiri.

“It argues that Indian middle class often sees itself as living amongst, but not living with, the majority of its fellow citizen… The autobiography of Ramanna offers a fascinating contemporary site for the excavation of such intertwined impulses within the habitus of middle class India.”

Perhatian Krishna pada otobiografi itu sudah tersita sejak kalimat pertama. “It was a typical middle class wedding”, tulis Rajamanna, disusul ceritanya tentang kebiasaan-kebiasaan komunitas Hebbar Sri Vaishvana, yang juga dikenal dengan Hebbar Iyengars. Bagi Krishna, bukan tanpa maksud Rajamanna memulai kisah dengan menggambarkan kebiasaan hidup komunitasnya itu.

Pada bagian lain otobiografinya, Rajamanna juga bercerita tentang superioritas dan keunggulan budaya Sanskritic dan membahas kemungkinan hubungan antara budaya itu dengan budaya Slav di timur Eropa yang dianggap agung dan lebih tinggi. Kebanggaan atas kasta dan keturunan tampak jelas dalam otobiografi Rajamanna itu. Bagi Ramanna, seperti kebanyakan kaum elit dan kelas menengah di India, sistem kasta adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam struktur masyarakat India. Menurut Krishna, untuk orang sekaliber Rajamanna yang mendapatkan pendidikan barat dan memperoleh pengakuan dari forum internasional, mengagung-agungkan asal usul keturunan dalam otobiografi bukanlah hal yang biasa. Ini adalah inkonsistensi.

Sulit membayangkan tokoh yang memiliki cara pandang seperti ini—memandang kasta Brahman dan Kshatriya sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran paling penting dalam struktur masyarakat India—dapat berbuat sunguh-sungguh demi kepentingan rakyat banyak, yang sebagian besar berasal dari kasta yang lebih rendah, Vaishya and Shudra.

Maka, tidak heran bila kelas menengah yang “hidup terpencil” di tengah masyarakat India punya cara pandang yang unik terhadap berbagai hal penting yang harus diselesaikan pemerintahan negara itu. Gambaran kumuh yang dihasilkan oleh kemiskinan sekitar 400 juta rakyat India, bagi kelas menengah India bisa jadi adalah sesuatu yang tidak eksis, dan karenanya tidak mendapat tempat dalam sistem kesadaran mereka.

Itu pula sebabnya, dapat dipahami bila program bom nuklir India sama sekali tidak nyambung dengan realita yang berkembang India. Tidak ada penjelasan yang masuk akal di balik keinginan India mencipatakan bom nuklir, atau menjadi anggota Dewan Keamanan, kata Krishna di depan kelas.

Pada tulisan kedua, Krishna mengutip sedikit fakta yang dipaparkan penulis lain, Arundhati Roy, dalam buku “The End of Imagination”. Roy mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kemiskinan adalah realita yang nyata adanya di negara dengan penduduk hampir satu triliun itu. Ketika buku itu ditulis, 1998, India berada pada posisi ke 138 dari 175 negara dalam indeks pembangunan manusia yang dirilis UNDP. Lebih dari 400 juta orang India buta huruf dan hidup dalam kemiskinan absilut. Sementara 600 juta lebih tidak memiliki fasilitas kesehatan yang paling minimalis, dan 200 juta lainnya bahkan tidak dapat mengakses air bersih.

Tetapi entah bagaimana India justru menganggap bahwa senjata nuklir adalah mimpi nasional yang harus segera diwujudkan dengan mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki. Mengapa bom nuklir lebih penting daripada ratusan juta orang yang hidup dalam kemiskinan absolut? Mengapa bom nuklir lebih penting dari lapangan pekerjaan atau air minum untuk rakyat?

Krishna lalu masuk pada pembahasannya lewat pendekatan postcolonial. Apa yang dimaksud dengan poskolonial, sebutnya, adalah dampak yang ditinggalkan proses kolonialisasi dalam berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, seni dan pendidikan, dan sebagainya.

Secara psikologis, kaum terjajah cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh penjajah, sebut Krishna. Kaum terjajah selamanya menginginkan hal-hal yang luks dan mewah, yang dimiliki penjajah tetapi tidak bisa mereka peroleh ketika hidup terjajah.

Barang mewah itu, seperti diterangkan Arjun Appudarai dalam “The Social Life of Things: commodities in cultural perspective”, bersifat restriction, complexity in acquisition, semiotic virtuosity, specialized, dan high degree of linkage.

Bagi kelas menengah dan kaum elit India yang pada hakikatnya hidup di dunia sendiri, bukan di India yang ditandai oleh batas teritori dan kultural seperti yang dikenal di buku-buku, bom nuklir adalah barang mewah yang harus dimiliki untuk melengkapi status elit mereka.

Dalam tulisan itu, Krishna juga menyoroti peranan ilmu pengetahuan poskolinial dalam masyarakat politik India. Pada masa kolonial, ilmu pengetahuan modern menjadi faktor utama yang membedakan penjajah dan kaum terjajah. Kemampuan penjajah menguasai ruang dan waktu yang ditandai dengan penemuan rel kereta, telegraph, jembatan beton kokoh yang menghubungi dua sisi sungai lebar, juga dam yang mengatur debit air untuk berbagai keperluan termasuk pembangkit tenaga listrik, juga penggalian arkeologi dan epidemiologi dan imunisasi, membuat masyarakat terjajah semakin tampak terbelakang, dan membuat penjajah menemukan legitimasi atas kekuasaan mereka di dunia yang “baru ditemukan”.

As Gyan Prakash dalam buku “Another Reason: Science and Imagination of Modern India” yang dikutip Krishna, menyebut bahwa ilmu pengetahuan modern memiliki kontradiksi yang akut. Pada satu sisi, ilmu pengetahuan modern mendorong kaum intelektual “masyarakat baru” untuk mengikuti apa yang telah ditemukan oleh dunia Barat yang membawanya. Namun di sisi lain, ia juga mempertahankan perbedaan antara kaum penjajah dan kaum terjajah. Perbedaan yang di era poskolonial terus dipertahankan oleh kelompok elit baru yang malah memperkokoh dinding pembatas antara mereka dengan sebagian besar masyarakat yang sejak jaman kolonial sungguh terjajah.

Itulah yang terjadi pada gagasan mengenai kebutuhan akan bom nuklir di India. Ia adalah kebutuhan kelompok elit dan kelas menengah pada masyarakat poskolonial yang dengan sengaja memisahkan diri mereka dari masyarakat. Mereka inilah kaum yang tidak nyambung, namun berkuasa.

Maka, sulit untuk menyadarkan kelas menengah India bahwa masyarakat lebih membutuhkan akses air bersih, lapangan pekerjaan, dan sebagainya, bukan bom nuklir yang tak ada artinya itu.

Pada bagian akhir kuliahnya, menjelang pukul 20.00 waktu Honolulu, Krishna menyarankan kami untuk membaca beberapa buku yang menurutnya dapat mengantarkan kami lebih jelas pada metodologi poskolonial.

Berikut judul-judul buku yang dituliskannya secara acak di papan tulis berwarna hijau itu.

1. Marcel Mauss, Gift
2. William Chalaupka, Knowing Nukes
3. William Chalaupka, Everybody Knows
4. Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe
5. Michael Focoult, Nietzsche Genealogy History
6. Pierre Bourdeau, Outline of Theory of Practice
7. Karl Marx, Jews Question
8. Ashis Nandy, Intimate Enemy
9. Ashis Nandy, Psychology of Colonialism
10. Jean Boudriallard, The Political Economy of the Sign

Learn Indonesian language

Try something different!
Learn Indonesian Language

IND 103* Beginning Indonesian I (72613) – 3 credits – MWF – 8.30-9.20 – WEB 104 – HSL
*Introductory class, equivalent to IND 101.
IND 203 Intermediate Indonesian I (78683) – 3 credits – MWF – 10.30-11.20 – MOORE 225 – HSL, NI
IND 305 Third-level Indonesian (76562) – 2 credits – ONLINE - WI
IND 307 Third-level Indonesian Conversation (76563) – 2 credits – TR – 4.30-5.20 – KUY 309
IND 405 Fourth Level Indonesian I (77686) – 2 credits – ONLINE - DH

Learn the national language of the world's fourth largest country. Using Roman script, Indonesian is not only the language of its 200 million plus people but of scholars, students, tourists, and surfers as well. Study the culture of this amazing country through its language.

Further information contact: Erenst Anip, Department of Hawaiian and Indo-Pacific Languages and Literatures, Spalding Hall 255 University of Hawai'i. Phone: 956-8672, email: hip@hawaii.edu

Temu wicara dengan John McGlynn

Bertempat di lounge lantai 6 Hale Manoa kita berkesempatan untuk bertatap muka sekaligus berdiskusi dengan John McGlynn secara informal dan penuh keakraban.




Photos by Agung Nugroho

A lecture and photograph presentation by John H. McGlynn

The Center for Southeast Asian Studies Presents Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images, A lecture and photograph presentation by John H. McGlynn, Lontar Foundation Jakarta, Indonesia. Tuesday, March 20. 12:00-2:00 p.m. Center for Korean Studies Auditorium University of Hawai`i-Ma¯noa.

The Center for Southeast Asian Studies Presents Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images, A lecture and photograph presentation by John H. McGlynn, Lontar Foundation Jakarta, Indonesia. Tuesday, March 20. 12:00-2:00 p.m. Center for Korean Studies Auditorium University of Hawai`i-Ma¯noa

From 1968 until 1998, throughout his tenure as leader of Indonesia,President Soeharto foisted a myth of culture-bound identity uponthe Indonesian people. According to this myth Indonesians would inherently avoid conflict and seek consensus. Over 32 years Soeharto built a state that seemingly mirrored this myth. National elections consistently granted him a popular public mandate. Individuals and media were kept in line through co-option,coercion, and the threat of violence. In the calm of this repression and enforced consensus, Soeharto became a statesman and international leader, his nation's "Father of Development."

In May 1998 Jakarta burned, students occupied the parliament, and in the face of overwhelming pressure Soeharto resigned. International observers, accustomed to regarding Soeharto as a Javanese king, did not predict his sudden and artless fall from power. The student demonstrators too, brought up in Soeharto's own propaganda-driven educational system, voiced their outrage in terms of the gross "corruption, collusion, and nepotism" that characterized the final years of the regime. In the aftermath of the demonstrations and Soeharto's resignation the myth of Indonesians as conformists and
consensus-seekers was forever shattered. Using a wide array of iconic and historic photographs, John H. McGlynn will relate the story of Indonesia in the Soeharto years.

John H. McGlynn, the world's leading English-language translator of Indonesian literature, is co-founder and Director of Publications of the Lontar Foundation, a not-for-profit organization founded in 1987 for the purpose of fostering appreciation of Indonesian literature and culture. He is currently teaching a course on translation for
subtitling purposes at University of Hawai`i-Ma¯noa.

This lecture is presented by the Center for Southeast Asian Studies, University of Hawai`i-Manoa. For more information, including building access for the handicapped, please call 956-2688.

Workshop bersama I Nyoman Sedana

Selain mengadakan talk dan workshop tentang budaya Indonesia khususnya Bali pak Sedana juga kita daulat untuk memberikan kursus singkat tari kecak kepada warga Permias.
Tampak para peserta kursus singkat menikmati pizza setelah satu jam lamanya belajar tari kecak.

Berikut informasi lengkapnya mengenai acara workshop tersebut:

The Center for Southeast Asian Studies, University of Hawai`i Presents
I Nyoman Sedana
Professor, Traditional Theatre
Indonesian Arts Institute, Denpasar Bali
Lecture/Demonstrati ons
Tuesday, January 16, 2007: Center for Korean Studies
Auditorium, 12 noon
Wednesday, January 17, 2007: Tokioka Room, Moore Hall 319, 12 noon
Topeng mask artist and Wayang Kulit puppet performer,
I Nyoman Sedana, is a faculty member and chair of the
Pedalangan Theatre Department at the Indonesian
Institute of the Arts (ISI) in Denpasar.

Born in 1962, Sedana completed his B.A. in 1986 in
Puppet theater at ASTI Denpasar and his Ph.D. in 1989 at STSI after performing Arja opera in the form of shadow theater and its script "Luh Martalangu."

In 2002, Sedana completed a Ph.D. in drama and theaterat the University of Georgia, with a dissertation titled "Kawi Dalang: Creativity in Wayang Theatre."

Lectures about Islam